Kedudukan Surat Edaran Sebagai Produk Hukum dalam Penanggulangan Covid-19

Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember

Pusat Pengkajian Pancasila Dan Konstitusi (Puskapsi) kembali menggelar Webinar dengan Tema “Kedudukan Surat Edaran Sebagai Produk Hukum dalam Penanggulangan Covid-19”, tema ini di ambil karena banyaknya Surat Edaran yang dikeluarkan instansi pemerintahan, sejauh ini terdapat 64 Surat Edaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, di daerah 34 Provinsi terdapat 65 Surat Edaran dan di 23 kota/kabupaten yang melakukan PSBB terdapat 68 Surat Edaran. Webinar ini diselenggarakan pada tanggal 13 Mei 2020. Hadir pula sebagai nasarumber Dr. W. Riawan Tjandra (Dosen Hukum Adminitrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta), Dr.Lita Tyesta ALW (Dosen Ilmu Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran), Nurul Laili Fadhilah, S.H.,M.H (Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember) serta Nando Yussela Mardika,S.H.,M.Si (Peneliti Puskapsi FH Unej), terdapat kurang lebih 500 peserta yang mengikuti Webinar II Puskapsi ini, tampak juga Prof. Maria Farida ikut bergabung didalam Webinar ini.

            Nando Marika Yussela, S.H.,M.Si menjelaskan ” Surat edaran dapat di uji jika kita merujuk pada Undang-Undang Nomo 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan Pasal 87 Huruf A yaitu “Penetapan Tertulis Yang Juga Mencakup Tindakan Faktual” dan Hufur E yaitu “Keputusan Yang Berpotensi Menimbulkan Akibat Hukum”. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 2 Tahun 2014 , surat edaran digolongkan sebagai produk tata naskah dinas oleh karena itu idealnya surat edaran hanya sebatas alat komunikasi kedinasan berupa pembertahuan kepada kalangan internal dikarenakan sifatnya informatif maka surat edaran tidak boleh mengatur hal-hal yang melampaui kewenagan dan bertenatngan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga dijelaskan oleh Dr. W. Riawan Tjandra “Hal yang penting untuk dicermati juga dalam upaya mengefektifkan langkah-langkah kebijakan pemerintah adalah pembentukan apa yang dalam Hukum Administrasi Negara disebut dengan peraturan kebijakan (policy rule). Peraturan Kebijakan bukanlah bagian dari hierarkhi peraturan perundang-undangan dalam ruang lingkup UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Kebijakan dibentuk berdasarkan kewenangan diskresi pemerintah sebagai akibat adanya kebutuhan faktual dan operasional pemerintah dalam mengeksekusi sejumlah kebijakan penting, tetapi tidak ada perintah langsung dari undang-undang bagi pemerintah untuk membentuk peraturan pelaksanaan”, dikesempatan yang sama juga dijelaskan oleh Nurul Laili Fadhilah, S.H.,M.H “Surat edaran dalam penanganan covid-19 tidak begitu efektif dalam penanggulangan covid-19 karena masyarakat di daerah harus memerlukan sosialisasi terkait adanya surat edaran yang sudah dikeluarkan, lalu pilihannya harus berdamai atau bersama lawan covid-19” , hal ini dipertegas dari penjelasan Dr. Lita Tyesta ALW “Prinsip-prinsip penyelenggaraan dalam naskah dinas yaitu ketelitian, kejelasan, singkat dan padat, logis dan meyakinkan. Dapat disimpulkan bahwa Surat Edaran merupakan bukan peraturan perundang-undangan karena di dalam hirarki tidak terdapat satupun yang menjelaskan tentang Surat Edaran adalah peraturan perundang-undangan. Sanksi yang terdapat di Surat Edaran hanya sebagai sanksi, tidak ada sakni pidana dan lain sebagainya”

Terdapat beberapa catatan salah satunya yaitu tidak sesuai bentuk formil (perbedaan penomoran, tata letak, lambang negara dan tanggal surat) sesuai dengan peraturan kepala arsip dan Peraturan Menpanrb terdapat 120 Surat Edaran.  Bisa di tarik garis kesimpulan bahwa Surat edaran yang tersebar diberbagai kementerian lembaga tak jarang pertentangan baik antara surat edaran maupun aturan di atasnya itu masih ada, surat edaran dinilai menjadi akses pengharapan yang layak karena berangkat dari fakta dan bersifat bottom up, kedepan perlunya diatur parameter materi surat edaran karena masih banyak surat edaran yang memiliki materi muatan peraturan perundang-undangan. Fungsi faktual penanganan di daerah khususnya melalui surat edaran masih belum maksimal. Surat edaran sesungguhnya tidak di akui dalam hirarki tata urutan peraturan perundang-undangan.