Guru Besar Hukum Bicara “Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Saat Darurat COVID-19”

Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember

Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas hukum Universitas Jember telah menyelenggarakan Webinar dengan tema “Guru Besar Hukum Bicara Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Saat Darurat Covid-19” pada 22 April 2020, yang dilaksanakan secara daring. Acara tersebut dilaksanakan untuk memberi wawasan kepada peserta terhadap perlindungan hukum bagi warga negara saat adanya wabah Covid-19 ini. Terdapat 4 guru besar yang menjadi narasumber, yakni: Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan FH UI), Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D.(Guru Besar Hukum Tata Negara FH UNPAD), Prof. Dr. Arief Amrullah, S.H., M.H.(Guru Besar Hukum Pidana FH UNEJ), dan Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.H.(Guru Besar Hukum dan Kemasyarakatan FH UNEJ, selain itu kurang lebih sekitar 500 peserta mendaftarkan diri untuk ikut berpartisipasi dalam acara tersebut, yang diikuti oleh kalangan akademisi, webinar ini juga di ikuti oleh praktisi hukum dan juga beberapa media nasional.

Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan Universitas Indonesia Prof. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.  menyoroti Peraturan Pemerintah yang dibentuk “Peraturan Pemerintah tentang PSBB menunjukan kemalasan untuk membuat peraturan, padahal Peraturan Pemetintah dibentuk untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan Pemerintah harus menjalankan undang-undang yang mendelegasikannya. Dasar pertimbangan Peraturan Pemerintah menjalankan 3 undang-undang, tapi mengapa hanya 7 pasal? Harusnya dirumuskan lebih luas” pungkasnya.

Prof. Dr. Arief Amrullah, S.H., M.H juga menyoroti kebijakan Kemenkumham terkait pembebasan napi kaitannya dengan program asimilasi “ada kekhawatiran warga binaan tidak tertular maka diusahakan untuk dikeluarkan, kemudian kapasitas lapas juga melebihi kapasitas. Sehingga dalam kesempatan ini Kemenkumham mengeluarkan program asimilasi, namun pelaksanaannya berbeda dari tujuan, napi yang keluar berulah dan penyakitnya kambuh dengan melakukan kejahatan, sehingga ada tindakan tegas oleh penegak hukum, alasan mereka berulah lagi karena alasan ekonomi” dikesempatan yang sama juga  Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D juga mengkritisi terkait muatan Pasal 27 ayat (3) Perppu No. 1 Tahun 2020 “Bagaimana mungkin Perpu yang dikeluarkan kehendak subjektif presiden, mengatur cabang kekuasaan lain, dalam hal ini kekuasaan kehakiman. Hal ini mengkhawatirkan”.

Dari aspek sosial Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.H menyebutkan bahwa “hukum yang dibuat menimbulkan persoalan-persoalan dalam kehidupan bernegara yang akan datang. Pandemi telah mengubah kebudayaan yang berdampak pada nilai-nilai. Manusia menjadi lebih egois dan individualis. Membeli barang-barang, kebutuhan pokok tanpa memperhatikan saudaranya yang lain”.

Tema ini menjadi topik pembahasan yang sangat menarik karena seluruh narasumber adalah guru besar yang expert di bidangnya, oleh sebab itu seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini merasa mendapatkan ilmu baru yang telah disampaikan oleh para narasumber tersebut. Perlu diketahui bahwa peserta yang mengikuti kegiatan ini bukan hanya dari pulau jawa saja akan tetapi juga terdapat peserta yang berasal dari pulau papua dan itu menandakan bahwa kegiatan ini sangat dinanti-nanti oleh peserta.