WhatsApp Image 2019-08-01 at 17.43.12

Focus Group Discussion “Implementasi STRANAS PK di Kabupaten Jember”

Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak boleh hanya dinilai dari banyaknya jumlah koruptor yang masuk lebaga pemasyarakatan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tetapi juga harus dilihat sejauh mana strategi pencegahan yang telah dilakukan, mampu untuk menahan laju terjadinya korupsi. Termasuk bagaimana komitmen instansi pemerintah di kementerian atau lembaga, untuk berkomitmen menjalankan gagasan-gagasan untuk mengurangi potensi korupsi di lingkungannya. Strategi pencegahan korupsi yang telah dilakukan pada tahun 2018 oleh Presiden Joko Widodo, diimplementasikan dengan menandatangi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK).

Perpres Nomor 54 Tahun 2018 Tentang STRANAS PK lebih mendorong pada sinergi dan upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan bersama kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya dan KPK. Dan juga Perpres ini memposisikan masyarakat sebagai stakeholder pemangku kepentingan. Artinya, keterlibatan masyarakat sipil untuk terlibat dalam proses penyusunan aksi, mendorong akuntabilitas, serta terlibat dalam pemantauan penerapan Stranas PK dalam pemerintahan semakin besar. STRANAS PK sendiri diwujudkan melalui strategi yang memuat fokus dan sasaran sesuai dengan kebutuhan pencegahan korupsi sehingga pencegahan korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus, terukur, dan berdampak langsung dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makrnur, dan sejahtera.

Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember yang menjadi salah satu mitra dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam melakukan pemantauan STRANAS PK khususnya di lingkungan Kabupaten Jember. Pemantauan ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait yang melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, Polres Jember dan Kejaksaan Negeri Jember. Hasil pemantauan ini transparan dan diperuntukkan kepentingan umum demi mendukung pencegahan korupsi yang digaungkan berdasar Perpres Nomor 54 Tahun 2018 Tentang STRANAS PK.

Pada 30 Juli 2019 Tim Peneliti yang terdiri dari Andika Putra Eskanugraha, S.H., M.Kn. dan Fahmi Ramadhan Firdaus, S.H. menyampaikan laporannya dalam sebuah Focus Group Discussion. Dipaparkan dalam laporan bahwa secara garis besar pelaksanaan STRANAS PK di Kabupaten Jember sudah on the track. Terbukti dari 2 fokus yang dikawal yaitu isu Keuangan Negara (Pembentukan UKPBJ) dan Penegakan Hukum (Pelaksanaan SIPPT) keduanya sudah dilaksanan oleh masing-masing stakeholder yaitu Pemerintah Kabupaten Jember yang sudah melakukan pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dan Kejaksaan Negeri Jember beserta Kepolisian Resort Jember juga sudah menerapkan sistem yang terintegrasi dalam menangani perkara berbasis online.
Focus Group Discussion ini juga dihadiri oleh peneliti utama PUSKAPSI yaitu Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M dan Rosita Indrayati, S.H., M.H. yang hadir juga sebagai narasumber dalam membahas pencegahan korupsi di negara Swedia – Belanda dan peran STRANAS PK dalam mewujudkan Good Governance

Tags: No tags