Focus Group Discussion: Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi TA 2020

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember menyelenggarakan Focus Group Discussion tentang “Anotasi Undang-undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi” TA 2020

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Valonia Jember, pada 12-14 September ini merupakan kegiatan untuk memberikan masukan dan koreksi atas Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya disusun oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Adapun Prof. Dr. M. Guntur Hamzah selaku Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi memberikan arahan dan sekaligus membuka acara. Dilanjutkan paparan Bapak Muhidin, S.H., M.H. selaku Panitera Mahkamah Konstitusi yang memberikan paparan mengenai pentingnya Anotasi Putusan dan sudah berapa banyak Anotasi yang disusun oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Anotasi Putusan merupakan hal yang cukup penting selain untuk memudahkan hakim dalam mengambil putusan putusan, kajian oleh akademisi, lebih luas lagi hal ini merupakan wujud edukasi kepada publik.

Acara dihadiri oleh 30 Narasumber dari berbagai daerah, adapun Undang-Undang yang dianalisis diantaranya:
1. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
3. UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran
4. UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
5. UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
7. UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3
8. UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN
9. UU No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
10. UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
11. UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan
12. UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada
13. UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
14. UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pilkada

Hasil dan rekomendasi dari FGD ini akan disampaikan ke Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi untuk perbaikan Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi agar ada penyempurnaan sebelum diberikan kepada publik.