WhatsApp Image 2019-09-08 at 14.49.51

Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke 6

Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) ke-6 diadakan di Jakarta pada 2-4 September yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Hukum (STHI) Jentera Indonesia bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH Universitas Jember dan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas.

Acara dibuka langsung oleh Presiden RI di Istana Negara pada 2 September dan dilanjutkan Seminar dengan tema “Kabinet Presidensial Efektif” pada malam harinya dengan narasumber antara lain Prof. Saldi Isra (Hakim Konstitusi), Djayadi Hanan, Ph.D. (Pengamat Politik Univ. Paramadina) dan Bivitri Susanti, S.H., LL.M. (Akademisi STHI Jentera) dan Diskusi 4 Panel Paralel pada 3 September 2019 dan terakhir pembacaan rekomendasi pada 4 September 2019.

Konferensi menghasilkan beberapa rekomendasi konkrit mengenai desain, postur, dan proses pembentukan kabinet yang sesuai dengan sistem presidensial berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia. Kesimpulan dan rekomendasi ini dirangkum dari paparan 12 narasumber dan 95 pemakalah dalam konferensi sepanjang dua hari tersebut.

Rekomendasi dapat diunduh di link berikut: Rekomendasi KNHTN ke 6

WhatsApp Image 2019-08-08 at 10.32.52

Presiden Siap Membuka Konferensi HTN untuk Perkuat Kabinet Presidensial Efektif

Rabu, 7 Agutus 2019, Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, guna menyampaikan rencana penyelenggaraan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) Ke-6, yang akan diselenggarakan pada 2-4 September 2019 di Jakarta.

Hadir Pengurus Pusat APHTN-HAN yaitu Ketua Umum Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, Para Wakil Ketua: Prof. Widodo Eka Tjahjana, Prof. Dr. Suko Wiyono; Sekretaris Jenderal Dr. Himawan Estu Bagijo, Dewan Pembina Dr. Harjono, Ketua Panitia KNHTN Ke-6 Bivitri Susanti, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas Feri Amsari, dan Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Universitas Jember Bayu Dwi Anggono. Sementara dalam pertemuan tersebut Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Dalam pertemuan tersebut, Pengurus Pusat APHTN-HAN menyampaikan KNHTN Ke-6 yang akan diikuti 250 an akademisi HTN dari seluruh Indonesia ini mengambil tema “Memperkuat Kabinet Presidensial Efektif.” Tema ini dipilih mengingat paska Pemilu terselenggara maka saatnya fokus dialihkan bagaimana Presiden dan Wakil Presiden dapat membentuk kabinet yang di dalamnya akan mampu mewujudkan janji-janji kampanyenya. Penyusunan Kabinet yang meliputi jumlah kementerian, nama kementerian, personal yang mengisi pos Menteri adalah momentum yang sangat strategis dalam mewujudkan kabinet yang efektif dalam bekerja.

Untuk itu sudah saatnya Presiden perlu didukung agar tidak semata-mata menggunakan pendekatan politik dalam membentuk kabinetnya melainkan juga perlu menggunakan parameter lainnya yaitu prinsip-prinsip yang biasa diterapkan oleh negara yang menganut sistem presidensial salah satunya adalah anggota kabinet harus diisi oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan mumpuni dan fokus dalam mensukseskan agenda-agenda kerja Presiden serta mempunyai rekam jejak baik agar tidak menjadi beban presiden di kemudian hari.

Dalam pertemuan ini Pengurus Pusat APHTN-HAN juga meminta kesediaan Presiden Joko Widodo untuk membuka Konferensi ini di Istana Negara pada 2 September 2019 dan menerima rekomendasi yang akan dihasilkan dari konferensi selama dua hari tersebut. Presiden Joko Widodo menyambut baik inisiatif ini karena sejalan dengan keinginannya untuk mengefektifkan pemerintahannya sekaligus membantu mendorong diskursus akademik di bidang hukum ketatanegaraan mengenai sistem pemerintahan presidensial yang efektif. KNHTN merupakan konferensi tahunan yang digagas oleh PUSaKO Fakultas Hukum Universitas Andalas dan kemudian diselenggarakan bersama dengan APHTN-HAN. KNHTN ke-6 ini diselenggarakan bersama oleh APHTN-HAN, PUSaKO, PUSKAPSI Fakultas Hukum Universitas Jember, Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera di Jakarta.

WhatsApp Image 2019-08-01 at 17.43.12

Focus Group Discussion “Implementasi STRANAS PK di Kabupaten Jember”

Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak boleh hanya dinilai dari banyaknya jumlah koruptor yang masuk lebaga pemasyarakatan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tetapi juga harus dilihat sejauh mana strategi pencegahan yang telah dilakukan, mampu untuk menahan laju terjadinya korupsi. Termasuk bagaimana komitmen instansi pemerintah di kementerian atau lembaga, untuk berkomitmen menjalankan gagasan-gagasan untuk mengurangi potensi korupsi di lingkungannya. Strategi pencegahan korupsi yang telah dilakukan pada tahun 2018 oleh Presiden Joko Widodo, diimplementasikan dengan menandatangi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK).

Perpres Nomor 54 Tahun 2018 Tentang STRANAS PK lebih mendorong pada sinergi dan upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan bersama kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya dan KPK. Dan juga Perpres ini memposisikan masyarakat sebagai stakeholder pemangku kepentingan. Artinya, keterlibatan masyarakat sipil untuk terlibat dalam proses penyusunan aksi, mendorong akuntabilitas, serta terlibat dalam pemantauan penerapan Stranas PK dalam pemerintahan semakin besar. STRANAS PK sendiri diwujudkan melalui strategi yang memuat fokus dan sasaran sesuai dengan kebutuhan pencegahan korupsi sehingga pencegahan korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus, terukur, dan berdampak langsung dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makrnur, dan sejahtera.

Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember yang menjadi salah satu mitra dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam melakukan pemantauan STRANAS PK khususnya di lingkungan Kabupaten Jember. Pemantauan ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait yang melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, Polres Jember dan Kejaksaan Negeri Jember. Hasil pemantauan ini transparan dan diperuntukkan kepentingan umum demi mendukung pencegahan korupsi yang digaungkan berdasar Perpres Nomor 54 Tahun 2018 Tentang STRANAS PK.

Pada 30 Juli 2019 Tim Peneliti yang terdiri dari Andika Putra Eskanugraha, S.H., M.Kn. dan Fahmi Ramadhan Firdaus, S.H. menyampaikan laporannya dalam sebuah Focus Group Discussion. Dipaparkan dalam laporan bahwa secara garis besar pelaksanaan STRANAS PK di Kabupaten Jember sudah on the track. Terbukti dari 2 fokus yang dikawal yaitu isu Keuangan Negara (Pembentukan UKPBJ) dan Penegakan Hukum (Pelaksanaan SIPPT) keduanya sudah dilaksanan oleh masing-masing stakeholder yaitu Pemerintah Kabupaten Jember yang sudah melakukan pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dan Kejaksaan Negeri Jember beserta Kepolisian Resort Jember juga sudah menerapkan sistem yang terintegrasi dalam menangani perkara berbasis online.
Focus Group Discussion ini juga dihadiri oleh peneliti utama PUSKAPSI yaitu Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M dan Rosita Indrayati, S.H., M.H. yang hadir juga sebagai narasumber dalam membahas pencegahan korupsi di negara Swedia – Belanda dan peran STRANAS PK dalam mewujudkan Good Governance

IMG_5904

Seminar Nasional “Ancaman People Power terhadap Demokrasi Konstitusional”

Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember telah menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Ancaman People Power terhadap Demokrasi Konstitusional” pada Hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2019 bertempat di Gedung Serba Guna FH UNEJ. Acara tersebut dilaksanakan untuk memberi edukasi kepada mahasiswa terhadap dampak people power dalam pelaksanaan kehidupan berdemokrasi. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. selaku Direktur PUSKAPSI menyebutkan bahwa ada 4 narasumber yang dihadirkan dalam seminar yang dibuka untuk umum ini. Keempat narasumber merupakan pakar dalam hukum ketatanegaraan di Indonesia. Keempat narasumber tersebut yakni: Bivitri Susanti, S.H., LL.M. (Akademisi STHI Jentera), Feri Amsari, S.H., M.H. LL.M. (Direktur PUSaKO FH UNAND), Dr. Oce Madril, S.H., M.A  (Direktur PUKAT UGM), dan Rosita Indrayati, S.H., M.H. (Peneliti PUSKAPSI FH UNEJ).

“People power adalah ancaman terhadap demokrasi konstitusional karena dapat merusak aturan main yang sudah ada dalam konstitusi kita dan peraturan dibawahnya, namun juga jangan disederhanakan, silahkan gunakan aturan main tanpa ajuran massa, perlu dilakukan dengan menelaah ujaran yang digunakan. Pilihannya banyak seperti yang tadi telah saya katakan, jangan stuck dengan makar, silahkan penyidik kembangkan seperti biasanya jadi mengerti harus memenuhi unsur atau tidak, yang terpenting adalah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang kedua penegak hukum juga harus profesional, jika tidak tudingan penggunaan hukum untuk kepentingan penguasa tidak akan bisa dihindari, jadi ini yang menggerogoti hukum kita”. Jelas Bivitri.

People power sendiri menjadi isu yang ramai dibicarakan publik pasca pelaksanaan Pemilu 2019. Penggunaan people power dalam menyuarakan keberatan terkait tudingan akan adanya kecurangan selama proses pelaksanaan Pemilu merupakan salah satu bentuk pelanggaran konstitusional. Acara ini sukses menarik minat mahasiswa dengan tingginya antusias pendaftar sejak dibuka pada tanggal 9 Mei 2019. Dengan suksesnya pelaksanaan seminar ini diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada peserta seminar akan dampak negatif dari people power dalam konteks penyelesaian sengketa hasil pemilu.

 

47577223_2206571089664082_7514642783022350336_n

Konferensi Hukum Nasional: Refleksi Hukum 2018 dan Proyeksi Hukum 2019

Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember pada Kamis 6 Desember Menyelenggarakan Konferensi Hukum Nasional: Refleksi Hukum 2018 dan Proyeksi Hukum 2019. Tema yang dibahas dalam konferensi tahun ini adalah mengenai Legislasi dan Kekuasaan Kehakiman. Tema ini sengaja dipilih mengingat pada tahun 2018 ini permasalahan terbesar persoalan hukum di Indonesia masih seputar kinerja legislasi DPR yang rendah dan kualitas Legislasi yang tidak menjawab persoalan di masyarakat dan cenderung fokus pada kepentingan anggota DPR.

Sementara kekuasaan kehakiman menjadi bahasan karena pada tahun 2018 ini MA dan badan peradilan di bawahnya justru menjadi penghambat dalam menegakkan keadilan di Indonesia. Putusan MA dan badan peradilan di bawahnya belum mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di masyarakat dan malah menimbulkan permasalahan baru akibat sulitnya eksekusi putusan tersebut. Padahal hakikat keberadaan kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan masalah yang tidak mampu diselesaikan cabang kekuasaan negara lainnya. Contoh Kasus pengadilan justru menjadi sumber masalah baru adalah tidak diikutinya putusan MK oleh putusan MA dan PTUN terkait larangan pengurus Parpol menjadi calon anggota DPD di Pemilu 2019.

Dibagi menjadi dalam 2 pleno, dimana pleno 1 dengan tema kekuasaan kehakiman diawali dengan Keynote Speech dari Ketua Komisi Yudisial, Dr. Jaja Ahmad Jayus dan narasumber Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto (Kepala BPHN), Dr. Nurul Ghufron (Dekan FH UNEJ), Dr. Jayus (Akademisi FH UNEJ), Feri Amsari (Direktur PUSaKO) dan Erwin Natosmal Oemar (Deputi Direktur ILR)

Dilanjutkan dengan pleno 2 yang mengangkat tema legislasi, dibuka oleh keynote speech dari Ketua Mahkamah Konstitusi, Dr. Anwar Usman serta narasumber Arif Wibowo (Wakil Ketua Badan Legislasi DPR), Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana (Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham), Dr. Bayu Dwi Anggono (Direktur PUSKAPSI), Dr. Oce Madril (Ketua PUKAT) dan Titi Anggraini (Direktur PERLUDEM)

Peserta yang hadir dari berbagai latar belakang mulai dari akademisi, praktisi dan mahasiswa dari berbagai kota berjumlah sekitar 150 orang. Acara ini menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan hukum di Indonesia khususnya mengenai Legislasi dan Kekuasaan Kehakiman

Materi narasumber dapat didownload di : http://puskapsi.fh.unej.ac.id/?page_id=208

46521576_10212882612688836_7270030445461372928_n

Focus Group Discussion “Penataan Kekuasaan Kehakiman”

Sekretariat Jenderal MPR RI bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi ( PUSKAPSI ) Fakultas Hukum Universitas Jember, telah menyelenggarakan Focus Group Discussion dengan Tema “Penataan Kekuasaan Kehakiman” . Pada, Rabu, 21 November 2018 bertempat di Ruang Senat Lt 2 Fakultas Hukum Universitas Jember

Ada 3 topik utama yang dibahas dalam FGD kali ini, diantaranya :
1. Manajemen Kekuasaan Kehakiman (Rekrutmen, Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan)
2. Constitutional Complain dimasukan kedalam kewenangan MK
3. Pengalihan pengujian peraturan perundang-undangan yang seluruhnya dilaksanakan Mahkamah Konstitusi ( Pengujuan Satu Atap)

Diskusi dihadiri oleh 20 an orang dosen Fakultas Hukum Universitas Jember serta perwakilan Sekretariat Jenderal MPR RI dengan narasumber, Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. ( Direktur PUSKAPSI), Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M ( Peneliti PUSKAPSI ) dan Dr. Jimmy Z. Usfunan ( Mitra Peneliti PUSKAPSI ).

44295966_2172900889697769_489900707269312512_n

Focus Group Discussion “Uji Konsep Naskah Akademik dan RUU MD2 ( MPR, DPR & DPD )”

Badan Keahilan DPR RI bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi ( PUSKAPSI ) Fakultas Hukum Universitas Jember menyelenggarakan Focus Group Discussion “Uji Konsep Naskah Akademik dan RUU MD2 ( MPR, DPR & DPD )” Acara ini diselenggarakan pada 18 Oktober 2018 di Ruang Senat Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tujuan dari kegiatan ini diantaranya untuk Mengetahui materi muatan RUU yang perlu diatur mengenai permasalahan di kelembagaan DPR antara lain mengenai :
a. mekanisme dan tata cara pemilihan Pimpinan DPR;
b. kedudukan MKD sebagai AKD, keanggotaan MKD, dan tata cara
persidangan MKD sebagai pengadilan etik;
c. penyederhanaan fraksi-fraksi di DPR;
d. pengaturan mengenai objek hak angket DPR dan pemanggilan paksa
non-pro justitia;
e. syarat dan pembatasan terhadap proses pemberhentian antar waktu
Anggota DPR;
f. pelaksanaan hak-hak Anggota DPR, khususnya hak imunitas dan hak
pengawasan; dan
g. pengelolaan anggaran DPR secara khusus dan akses terhadap data
APBN.

Kemudian mengetahui materi muatan RUU yang perlu diatur mengenai permasalahan
kelembagaan DPD terkait:
a. batasan keikutsertaan DPD dalam proses pembahasan RUU
sebagaimana amanat Pasal 22D UUD NRI 1945 serta Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan Nomor
79/PUU-XII/2014;
b. status Anggota DPD yang menjadi anggota partai politik;
c. mekanisme pemilihan dan masa jabatan Pimpinan DPD;
d. rangkap jabatan pimpinan di lembaga perwakilan; dan
e. pengaturan mengenai hak Anggota DPD.

Output dari Focus Group Discussion ini digunakan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik dan draf RUU tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. Sehingga diharapkan mampu memberikan pandangan bagi Anggota DPR RI dalam penyusunannya.

41799602_2151976971790161_4998232357807849472_n

Focus Group Discussion dengan Tema “Menegaskan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR dalam Sistem Hukum Indonesia”

Badan Pengkajian MPR RI bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi ( PUSKAPSI ) Fakultas Hukum Universitas Jember menyelenggarakan Focus Group Discussion “Menegaskan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR dalam Sistem Hukum Indonesia” Acara ini diselenggarakan pada 13 September 2018 di Hotel Aston Jember.

Hadir pada diskusi ini sebagai perwakilan MPR RI adalah Arif Wibowo dan Agun Gunanjar. Ada 5 agenda yang dibahas dalam FGD ini, antara lain :

  1. Urgensi mencabut TAP MPR jika sudah diatur dalam undang-undang;
  2. Akibat hukum jika tidak melaksanakan TAP MPR;
  3. Apabila ada peraturan perundang-undangan dibawah TAP MPR bertentangan, maka lembaga mana yang berhak mengadili;
  4. Apabila TAP MPR yang bertentangan dengan UUD NRI 1945; dan
  5. Solusi yang bisa ditawarkan agar Pancasila ditegaskan sebagai dasar negara.