Pembukaan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke 4

Pembukaan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke 4

Mengangkat tema “Penataan Regulasi di Indonesia”, Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke – 4 resmi dibuka pada Jumat (10/11) malam oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yasonna H. Laoly. Konferensi More »

Pemberitaan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke 4

Pemberitaan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke 4

Berikut adalah kumpulan link pemberitaan dari berbagai media online seputar Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) ke – 4, yang diselenggarakan oleh APHTN-HAN, PUSKAPSI FH UNEJ, dan PUSaKO FH UNAND. Jember 10-13 More »

Buku Panduan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke – 4

Buku Panduan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke – 4

  Berikut adalah Buku Panduan Kegiatan bagi para peserta yang akan mengikuti Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke – 4   Link : Buku Panduan KNHTN ke – 4 More »

Pengumuman Peserta Call For Paper Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke – 4

Pengumuman Peserta Call For Paper Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke – 4

Selamat kepada 58 peserta Call for Paper yang lolos dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke 4, Jember 10 – 13 November 2017. Pengumuman list peserta yang lolos dapat diunduh di : More »

Guest Lecture Prof. Christie S. Warren “The Establishment Constitution in Various Countries”

Guest Lecture Prof. Christie S. Warren “The Establishment Constitution in Various Countries”

Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember menggelar Guest Lecture yang dihadiri oleh Prof. Christie S. Warren ( Professor William and Marry Law School Virginia ) bertema The Establishment More »

Pembukaan Pendaftaran Peserta Non Call For Paper Konferensi HTN ke IV

Pembukaan Pendaftaran Peserta Non Call For Paper Konferensi HTN ke IV

Bagi para peserta non call for paper, formulir pendaftaran Konferensi HTN IV dapat diunduh disini : NCP   NB : Untuk peserta Non Call Paper (NCP) tidak mendapatkan fasilitas transportasi dan akomodasi More »

 

Sarasehan Saya Indonesia, Saya Pancasila. Peringatan Hari Lahir Pancasila ke 72

Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila ke 72, Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mengadakan Sarasehan Saya Indonesia, Saya Pancasila pada 2 Juni 2017 di Aula PB Sudirman. Sarasehan ini

Studi Pembudayaan Pancasila Sebagai Penangkal Gerakan Radikal

Bekerjasama dengan Pusat Studi Pancasila (PSP) Universitas Gadjah Mada. Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember mengadakan Focus Group Discussion dengan topik “Studi Pembudayaan Pancasila Sebagai Penangkal Gerakan Radikal” yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Jember, 22 Mei

Pemerintahan Tegak Lurus demi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Idealnya pelayanan birokrasi yang efektif adalah sesuatu yang didambakan masyarakat. Namun realitasnya masih banyak terjadi pelayanan terhadap publik yang tidak maksimal dikarenakan perilaku koruptif aparaturnya. Demi menciptakan komitmen pencegahan korupsi dan membangun budaya anti korupsi, Pemkab Jember menggelar Seminar Anti

RUU Jabatan Hakim, Solusi Mencari Hakim Berintegritas

Bekerjasama dengan PUKAT UGM dan PUSAKO Universitas Andalas. Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember mengadakan Expert Meeting  dengan topik “RUU Jabatan Hakim dan Pembagian Tanggung Jawab (Shared Responsibility) Manajemen Hakim antara Mahkamah Agung dengan  Komisi Yudisial”

DITJEN AHU dan PUSKAPSI Sepakat Partai Politik Harus Lebih Efektif serta Demokratis

Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) ­Fakultas Hukum Universitas Jember mengadakan berbagai rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati bulan pendidikan dan kebangkitan nasional, Salah satunya Focus Group Discussion bertema “Redesain Kelembagaan dan Profesionalisme Partai Politik Menuju Sistem Kepartaian yang Efektif dan

Keberadaan Haluan Negara Penting Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pasca dihilangkannya Garis-Garis Besar Daripada Haluan Negara (GBHN) saat dilakukannya   perubahan   UUD 1945   pada   tahun   1999-2002   telah   dibuat   sistem perencanaan pembangunan   nasional   yang   dilegalisasi   melalui   UU   25/2004   tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) dengan konsep perencanaan pembangunan   nasional   jangka  

PUSKAPSI Gandeng KANWIL Kementerian Hukum Dan HAM DKI Jakarta Dan Setjen MPR Dalam Penelitian 2016

Sebagai lembaga yang menasbihkan dirinya sebagai lembaga riset tentunya Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember dituntut untuk secara regular/berkala mengadakan kegiatan penelitian seputar isu-isu Pancasila, konstitusi dan hukum. Sebagai bentuk tuntutuan konsistensi tersebut maka pada tahun

Uji Sahih RUU Pembentukan UU

Dalam rangka menyempurnakan penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Pembentukan Undang-Undang sekaligus menguji sejauh mana substansi dan materi RUU dapat diterima oleh masyarakat, Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bekerja sama dengan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi