Focus Group Discussion “Uji Konsep Naskah Akademik dan RUU MD2 ( MPR, DPR & DPD )”

Badan Keahilan DPR RI bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi ( PUSKAPSI ) Fakultas Hukum Universitas Jember menyelenggarakan Focus Group Discussion “Uji Konsep Naskah Akademik dan RUU MD2 ( MPR, DPR & DPD )” Acara ini diselenggarakan pada 18 Oktober 2018 di Ruang Senat Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tujuan dari kegiatan ini diantaranya untuk Mengetahui materi muatan RUU yang perlu diatur mengenai permasalahan di kelembagaan DPR antara lain mengenai :
a. mekanisme dan tata cara pemilihan Pimpinan DPR;
b. kedudukan MKD sebagai AKD, keanggotaan MKD, dan tata cara
persidangan MKD sebagai pengadilan etik;
c. penyederhanaan fraksi-fraksi di DPR;
d. pengaturan mengenai objek hak angket DPR dan pemanggilan paksa
non-pro justitia;
e. syarat dan pembatasan terhadap proses pemberhentian antar waktu
Anggota DPR;
f. pelaksanaan hak-hak Anggota DPR, khususnya hak imunitas dan hak
pengawasan; dan
g. pengelolaan anggaran DPR secara khusus dan akses terhadap data
APBN.

Kemudian mengetahui materi muatan RUU yang perlu diatur mengenai permasalahan
kelembagaan DPD terkait:
a. batasan keikutsertaan DPD dalam proses pembahasan RUU
sebagaimana amanat Pasal 22D UUD NRI 1945 serta Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan Nomor
79/PUU-XII/2014;
b. status Anggota DPD yang menjadi anggota partai politik;
c. mekanisme pemilihan dan masa jabatan Pimpinan DPD;
d. rangkap jabatan pimpinan di lembaga perwakilan; dan
e. pengaturan mengenai hak Anggota DPD.

Output dari Focus Group Discussion ini digunakan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik dan draf RUU tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. Sehingga diharapkan mampu memberikan pandangan bagi Anggota DPR RI dalam penyusunannya.