Simposium Internasional 2018 : Reformasi Regulasi untuk Meningkatkan Kepastian Hukum dan Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah Republik Indonesia tengah menaruh perhatian besar terhadap upaya menata regulasi di Indonesia. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa regulasi sangat memegang peranan penting dalam mengatur ketertiban sosial di masyarakat dan mendukung upaya pembangunan nasional dan kesejahteraan sosial di masyarakat.

Kuatnya kemauan politik yang telah ditunjukkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh beberapa kementerian yang terkait salah satunya adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perundang-undangan (regulasi). Beberapa kebijakan untuk mensukseskan reformasi regulasi telah diambil oleh Kementerian Hukum dan HAM yaitu memperketat usulan regulasi baru, memperkuat harmonisasi rancangan regulasi, penelaan kembali rancangan regulasi sebelum diundangkan, melakukan evaluasi atas keberlakuan regulasi dan melakukan mediasi dalam hal terjadi sengketa atau konflik antar regulasi.

Berbagai strategi yang ditempuh oleh Kementerian Hukum dan HAM telah memberikan kontribusi bagi peningkatan iklim bisnis dan investasi di Indonesia, yang pada akhirnya akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta mengurangi angka kemiskinan. Meskipun program reformasi regulasi di Indonesia telah berjalan namun upaya untuk terus mengefektifkan program ini agar membawa dampak lebih optimal perlu dilakukan, salah satunya adalah dengan berbagi pengalaman dengan negara lain utamanya tentang peran dan strategi kementerian hukum/kehakiman di berbagai negara dalam melakukan reformasi regulasi di negaranya masing-masing.

Forum berbagi pengalaman ini dilaksanakan melalui kegiatan simposium internasional pada tanggal 8-10 Agustus 2018 di Bali dan 11-12 Agustus 2018 Jember dengan penyelenggara adalah Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskaspi) Fakultas Hukum Universitas Jember, Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Pemerintah Kabupaten Jember.

Melalui forum simposium ini masing-masing perwakilan kementerian hukum/kehakiman dari 7 negara yaitu Belanda, Jepang, Tiongkok, Myanmar, Timor Leste, Jerman, dan Indonesia serta berbagi pengalaman tentang strategi reformasi regulasi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas regulasi di negaranya masing-masing yang akan membawa manfaat bagi semua negara peserta. Manfaatnya adalah negara peserta akan dapat informasi yang berguna tentang model reformasi regulasi di berbagai negara dan kemudian dapat dilakukan kerjasama dalam rangka saling mendukung keberhasilan reformasi regulasi di masing-masing negara.

Guna mengefektifkan hasil simposium ini maka selain delegasi negara juga hadir 30 ahli Hukum Tata Negara dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kehadiran akademisi ini penting mengingat sebagai sebuah agenda nasional maka reformasi regulasi tidak cukup hanya menjadi kebijakan politik saja, melainkan harus didukung dengan strategi yang efektif dan berhasil guna, untuk itu pikiran-pikiran akademisi sangat perlu untuk didengar dalam merumuskan strategi tersebut.

Beberapa hasil rekomendasi dari simposium internasional ini adalah:

1. Semua negara peserta memiliki kesamaan cara pandang bahwa peraturan perundang-undangan memegang peranan penting dan strategis dalam mewujudkan tertib sosial, kesejahteraan sosial, dan keadilan dalam suatu negara hukum. Karena memegang peranan strategis tersebut maka penting bagi semua pemerintah negara untuk menerapkan standar tinggi dan kehatian-hatian dalam mengelola manajemen peraturan perundang-undangan.

2. Manajemen peraturan perundang-undangan pada dasarnya mencakup 2 (dua) golongan besar yaitu proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan proses setelah peraturan perundang-undangan diberlakukan. Saat proses pembentukan maka diperlukan serangkaian tahapan untuk memastikan bahwa rancangan peraturan yang diusulkan memang benar-benar dibutuhkan dan rancangan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik secara vertikal maupun horizontal. Sementara saat peraturan perundang-undangan telah diberlakukan maka pembentuk peraturan perlu aktif melakukan evaluasi secara rutin untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan telah memenuhi tujuan pembentukannya dan apakah ada kondisi perubahan sosial yang membuat peraturan tersebut perlu disesuaikan.

3. Terkait kondisi reformasi regulasi di Indonesia selama 4 tahun terakhir dinilai telah berada di jalur yang tepat dan sudah menunjukkan perkembangan lebih baik, namun terdapat kondisi yang masih perlu diperkuat yaitu belum semua jenis peraturan perundang-undangan saat ini pembentukannya melalui mekanisme harmonisasi oleh lembaga di luar pembentuknya contohnya adalah Peraturan Menteri, Peraturan komisi/badan. Padahal peraturan menteri, komisi atau badan tersebut jumlahnya lebih banyak dibandingkan UU, PP dan Perpres yang pembentukannya telah melalui harmonisasi. Selain saat pembentukan, kondisi reformasi regulasi di Indonesia juga menunjukkan bahwa belum ada kewajiban melakukan evaluasi secara rutin atas peraturan yang telah diundangkan oleh pembentuknya sendiri.

4. Untuk itu para pakar HTN yang hadir dalam simposium merekomendasikan bahwa pemerintah perlu segera membuat kebijakan yang mewajibkan setiap rancangan Permen, peraturan komisi/badan saat dibentuk wajib dilakukan harmonisasi oleh lembaga di luar pembentuknya. Kewenangan melakukan harmonisasi rancangan Permen, peraturan badan/komisi tersebut paling tepat diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM mengingat lembaga inilah yang oleh UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diberikan kewenangan untuk melakukan harmonisasi RUU, RPP dan RaPerpres. Sehingga demi menjaga satu kesatuan sistem hukum nasional maka tepatlah kewenangam tersebut diberikan kepada kementerian hukum dan HAM.

5. Sementara untuk mengurangi jumlah peraturan perundang-undangan yang saat ini jumlahnya masih terlalu banyak, padahal tidak semua peraturan tersebut dibutuhkan, maka semua kementerian dan lembaga perlu untuk bersama-sama meninjau kembali berbagai peraturan yang dimiliki, untuk kemudian dilakukan pencabutan terhadap peraturan yang dinilai tidak dibutuhkan lagi atau peraturan yang membawa masalah bagi tertib sosial dan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat