Diskusi Publik “Putusan Pra Peradilan Century, Bagaimana KPK Harus Bersikap?”

Putusan Pra Peradilan Century yang digugat oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ( MAKI ) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menimbulkan perdebatan di publik. Isi putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini dinilai tidak lazim untuk sebuah gugatan praperadilan. Pada salah satu butir putusan, hakim memerintahkan KPK selaku termohon untuk menetapkan mantan Gubernur Bank Indonesia, Boediono, beserta pihak-pihak lainnya sebagai tersangka

Menanggapi hal tersebut, Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi ( PUSKAPSI ) Fakultas Hukum Universitas Jember menyelenggarakan DISKUSI PUBLIK “PUTUSAN PRAPERADILAN CENTURY, BAGAIMANA KPK HARUS BERSIKAP? Yang diadakan pada 17 April 2018 di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dibuka oleh Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Irianto, S.H., M.H. acara Diskusi Publik ini menghadirkan 4 narasumber : Dr. Nurul Ghufron ( Pakar Hukum Pidana / Dekan FH UNEJ ), Dr. Bayu Dwi Anggono ( Direktur PUSKAPSI FH UNEJ ), Hifdzil Alim ( Peneliti PUKAT UGM ), Tama S. Langkun ( Koordinator Divisi Hukum & Monitoring Peradilan ICW ).

Dalam Diskusi ini membahas tentang bagaimana seharusnya KPK menyikapi putusan pra peradilan century mengingat hal ini masih menjadi perdebatan di kalangan ahli. Putusan Pra Peradilan ini mengingatkan kembali perhatian publik terkait korupsi century yang merugikan keuangan negara yang tidak sedikit dan membuktikan bahwa kasus century belum selesai.