Diskusi Media “Transparansi Peradilan & Membenahi Persidangan Tertutup di Mahkamah Agung”

Bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi ( PUSako ) Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi ( PUSKAPSI ) Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia Corruption Watch ( ICW ) menyelenggarakan Diskusi Media “Transparansi Peradilan & Membenahi Persidangan Tertutup di Mahkamah Agung” pada 9 April 2018 di Sekretariat ICW, Kalibata Jakarta Selatan.

Dihadiri oleh Prof Topane Gayus Lumbuun ( ex-Hakim Agung ), Tama Satya Langkun ( Peneliti ICW ), Feri Amsari ( Direktur PUSaKO ), Bayu Dwi Anggono ( Direktur PUSKAPSI ), M. Isnur ( Direktur Advokasi LBH-YLBHI )

Dalam Diskusi ini membahas tentang bagaimana proses menangani perkara di Mahkamah Agung yang berbeda dengan Mahkamah Konstitusi, meskipun keduanya sama-sama merupakan dua cabang kekuasaan kehakiman. Di Mahkamah Konstitusi, selain terbuka dan dibuka untuk umum persidangannya, juga tidak dipungut biaya sepersen pun. Sebaliknya di Mahkamah Agung, misalnya dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, selain dipungut biaya tidak terjangkau bagi orang yang kurang mampu, persidangan juga berlangsung tertutup. Tidak ada adu argumentasi antara para pihak sebagaimana lazimnya di Mahkamah Konstitusi.

Berikut merupakan rekomendasi dari diskusi media :

Mahkamah Agung masih sangat tertutup. Meskipun sudah tidak sekedar memeriksa perkara dengan memperhatikan semata-mata judex juris (memeriksa putusan dan ketentuan hukum), tetapi juga judex facti (fakta-fakta hukum), Mahkamah tetap tidak membuka persidangan.
Ketertutupan itu membuat pihak-pihak tidak dapat membela dirinya dengan patut dan membuat Mahkamah dapat “mencerna” perkara dengan baik. Selain tertutup, untuk berperkara di Mahkamah juga harus menanggung beban biaya. Untuk perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang setidak-tidaknya harus membayar 1 (satu) juta rupiah untuk administrasi perkara. Tentu hal tersebut berseberangan dengan prinsip-prinsip peradilan modern: terbuka, cepat, dan berbiaya ringan.

Kondisi itu tentu membuat Mahkamah masih dianggap sebagai peradilan yang tertutup dan berpotensi menyimpangi asas-asas umum peradilan yang baik. Agar Mahkamah sudi berbenah, kami mendesak Mahkamah untuk:

1. Menyelenggarakan persidangan secara terbuka yang dapat diakses publik pencari keadilan dan pihak-pihak dapat menyampaikan maksudnya dihadapan sidang yang terbuka sebagaimana lazimnya peradilan lain, seperti yang dilakukan Mahkamah Konstitusi;

2. Beban biaya administrasi untuk mengajukan perkara, terutama perkara pengujian perundang-undangan, tata usaha negara dan pidana perlu ditiadakan.

3. Meminta Ketua Mahkamah Agung dan para Hakim Agung bersikap membenahi proses peradilan di Mahkamah menjadi lebih baik di masa depan.