Diskusi Publik “Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer”

Bekerjasama dengan Ikatan Mahasiswa Hukum Ketatanegaraan (IMA HTN) Fakultas Hukum Universitas Jember, Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember, menyelenggarakan Diskusi Publik “Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer” pada 2 April 2018, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk merefleksikan dan mengajak mahasiswa untuk merawat ingatan pasca 20 tahun reformasi.

Dalam diskusi tersebut hadir sebagai pembicara yakni Ketua Pusat Studi Hukum HAM dan Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNAIR, Dr Herlambang P. Wiratraman, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi ( PUSKAPSI ) Fakultas Hukum UNEJ, Dr Bayu Dwi Anggono dan Direktur Advokasi PUKAT UGM Oce Madril SH MA.Gov.
Dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum UNEJ, Dr Nurul Ghufron. Dalam sambutannya ia berharap diskusi publik yang berlangsung tersebut dapat menjawab berbagai persoalan yang ada dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia di era disruptif.

Direktur Advokasi PUKAT UGM, Oce Madril menyoroti pernyataan MENKOPOLHUKAM yang meminta penundaan proses hukum terhadap beberapa calon kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melihat isu-isu tersebut, ia mengingatkan pentingnya peran mahasiswa, dosen dan akademisi lainnya untuk dapat mengontrol sejauh mana ketatanegaraan di Indonesia berkembang dengan baik

Sementara Ketua Pusat Studi Hukum HAM dan Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unair Dr Herlambang P. Wiratraman menilai kajian empiris terhadap ilmu ketatanegeraan yang ada di Indonesia saat ini masih jalan di tempat. Oleh karenanya, dibutuhkan iklim studi yang imajinatif, agar alternatif-alternatif teori baru dapat diciptakan oleh para akademisi dan dapat diaplikasikan dalam perkembangan ketatanegaraan di Indonesia.

Direktur PUSKAPSI Fakultas Hukum UNEJ, Dr Bayu Dwi Anggono mengatakan permasalahan-permasalahan ketatanegaraan yang ada saat ini idealnya dapat dihadapi dengan mengaplikasikan fungsi konstitusi, Namun pada prakteknya sampai saat ini fungsi konstitusi di Indonesia masih belum dijalankan dengan maksimal, sehingga banyak tantangan yang dihadapi dalam perkembangan ketatanegaraan di Indonesia.