Rilis Media : Perihal Pengesahan RUU Perubahan UU MD3

 

 

 

 

Rilis Media

Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember

PERIHAL PENGESAHAN RUU PERUBAHAN UU MD3

 

Beredar kabar di media bahwa besar kemungkinan Presiden Joko Widodo tidak akan menandatangani/mengesahkan RUU Perubahan UU MD3 yang telah disetujui bersama dengan DPR. Jika keputusan ini akhirnya benar diambil oleh Presiden maka PUSKAPSI berpendapat ini merupakan cerminan buruknya manajemen pemerintahan dan secara hukum tidak berdampak apa-apa karena tidak menghalangi berlakunya UU Perubahan UU MD3. Sehingga oleh karenanya keputusan tersebut patut ditinjau ulang dan Presiden sebaiknya menempuh cara yang lebih tepat dan efektif secara ketatanegaraan dalam merespon desakan publik. Perlunya keputusan ini ditinjau ulang juga dikarenakan beberapa alasan hukum sebagai berikut:

  1. Sesuai UUD NRI Tahun 1945 yaitu Pasal 20 ayat (2) Suatu rancangan undang-undang tidak akan menjadi Undang-Undang jika tidak dibahas dan mendapat persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden. Artinya secara sederhana suatu RUU yang telah ditetapkan dalam sidang paripurna DPR menjadi UU berarti telah mendapat persetujuan bersama kedua lembaga yaitu DPR dan Presiden. Dengan demikian dalam kasus RUU Perubahan UU MD3 yang telah ditetapkan menjadi UU dalam sidang paripurna DPR beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa sebenarnya Presiden telah bersepakat atau setuju terhadap semua substansi dalam RUU tersebut.
  2. Memang benar bahwa dalam pembahasan RUU antara DPR dan Presiden sesuai Pasal pasal 49 ayat (2) UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan Presiden dapat menugaskan menteri-menteri untuk mewakili Presiden membahas suatu RUU bersama DPR. Namun demikian tidaklah dapat diartikan bahwa menterilah yang bertanggung jawab atas disetujuinya suatu RUU mengingat menteri dalam melaksanakan tugas membahas RUU bersama DPR sesungguhnya tetap atas nama Presiden. Dengan logika yang demikian maka tidak bisa di kemudian hari karena ada persoalan di publik maka Presiden menyatakan tidak ikut bertanggung jawab atas RUU yang telah disetujui oleh DPR dengan menteri-menteri karena pada dasarnya menteri-menteri tersebut bertindak atas nama Presiden.
  3. Presiden telah tidak tepat memahami Pasal 20 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa dalam hal suatu RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 (tiga puluh) hari semenjak RUU tersebut disetujui, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan. Pasal 20 ayat (5) bukanlah dimaksudkan sebagai sarana untuk Presiden bisa mengingkari atau tidak ikut bertanggung jawab atas suatu RUU yang telah disetujui bersama dengan DPR. Melainkan pasal ini dimaksudkan untuk menjamin RUU yang telah disetujui bersama tetap dapat berlaku andaikata presiden dalam waktu 30 hari berhalangan untuk menandatangani/mengesahkannya. Berhalangan yang dimaksudkan adalah seperti Presiden sedang berada dalam kunjungan luar negeri untuk waktu yang lama atau sakit yang tidak memungkinkan Presiden untuk mengesahkan atau menandatanganinya.
  4. RUU Perubahan UU MD3 yang telah disetujui bersama di DPR memang mengandung substansi yang dinilai oleh mayoritas publik anti demokrasi, bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum dan bertentangan dengan putusan MK terdahulu. Atas permasalahan ini telah tersedia upaya hukum yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 yaitu menguji ke Mahkamah Konstitusi. Sikap Presiden yang tidak segera mengesahkan RUU Perubahan UU MD3 justru akan menghambat publik untuk dapat segera menguji ke MK, hal ini dikarenakan hukum acara MK mensyaratkan hanya UU yang telah disahkan Presiden dan diundangkan yang dapat jadi obyek pengujian di MK.
  5. Jika Presiden aspiratif mendengar desakan publik yang menolak beberapa substansi dalam RUU Perubahan MD3 maka Presiden bisa memilih jalan lain yang lebih menjamin tertib kenegaraan. Jalan tidak mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama dengan DPR sesungguhnya tidak akan berpengaruh secara hukum karena RUU tersebut tetap akan berlaku sendirinya setelah 30 hari sejak disetujui dalam paripurna. Jika Presiden mau maka Presiden setelah mengesahkan dan mengundangkan RUU Perubahan UU MD3 dapat menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang menghapus pasal-pasal dalam UU Perubahan UU MD3 yang ditolak mayoritas publik. Jalan membuat Perppu ini dijamin oleh Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan tafsir putusan MK tahun 2009 atas makna “kegentingan yang memaksa”. Dalam kasus yang hampir sama sejarah kenegaraan kita mencatat pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah mengeluarkan Perppu sesaat setelah mengundangkan UU Pilkada karena mayoritas publik menolak pengaturan dalam UU Pilkada yaitu kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Akhirnya PUSKAPSI berharap bahwa Presiden mendengar aspirasi mayoritas publik yang menolak beberapa substansi dalam RUU Perubahan UU MD3 yang telah disetujui oleh DPR dan Presiden, namun demikian langkah menindaklanjuti aspirasi dan desakan tersebut harus tetap dilaksanakan sesuai koridor konstitusi dan praktik ketatanegaraan Indonesia.

 

Versi PDF : Download Link