Pembukaan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke 4

Mengangkat tema “Penataan Regulasi di Indonesia”, Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke – 4 resmi dibuka pada Jumat (10/11) malam oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yasonna H. Laoly. Konferensi yang rutin diselenggarakan sejak tahun 2014 ini dihadiri ratusan akademisi hukum, peneliti, praktisi dan pemangku kepentingan baik dari dalam maupun luar negeri. Tiga Konferensi sebelumnya dilaksanakan di Sumatera Barat, namun pada tahun ini konferensi dilaksanakan diluar Sumatera Barat dan mengambil tempat di Jember, Jawa Timur.

Konferensi ini terselenggara atas kerjasama Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara ( APHTN-HAN ), Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember dengan melibatkan lembaga negara yaitu Kementerian Hukum dan HAM, Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Mahkamah Konstitusi, dengan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jember.

Selain MENKUMHAM, acara ini juga dihadiri hakim konstitusi, Dirjen Perundang-undangan KEMENKUMHAM RI, Widodo Ekatjahjana dan para mantan hakim konstitusi juga turut serta, antara lain Saldi Isra, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang saat ini menjabat Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Mohammad Mahfud MD, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), Harjono. Hadir pula Bupati Jember Faida beserta jajarannya didampingi pimpinan Universitas Jember antara lain Wakil Rektor, Zulfikar dan Dekan Fakultas Hukum, Nurul Ghufron.

Disampaikan oleh Ketua Panitia Penyelenggara dalam laporan penyelenggaraan saat pembukaan, Bayu Dwi Anggono, bahwa konferensi ini dihadiri sekitar 650 peserta yang datang dari 150 an Perguruan Tinggi se-Indonesia dengan komposisi 30 guru besar hukum, 120 doktor serta ratusan magister, sarjana dan mahasiswa. Selain itu, konferensi juga dihadiri para pegiat masyarakat sipil seperti Perludem, Kode Inisiatif, PSHK, PBHI. Ahli hukum dari luar negeri juga turut diundang, seperti Simon Butt dari Sydney University, Yuzuru Shimada dari Nagoya University dan Daniel Heilmann dari Hans Seidel Stiftung Representatif Indonesia.

Sebagai Kepala Daerah, Bupati Jember, Faida dalam sambutannya mengatakan bahwa regulasi yang tumpang tindih mengakibatkan kepala daerah sulit bergerak dalam mengambil keputusan. Ketua Asosiasi AP HTN-HAN dalam sambutannya, Mahfud MD berharap konferensi nasional ini diarahkan untuk mencari cara memecahkan persoalan gemuknya regulasi yang menghambat gerak pemerintah dalam melakukan pelayanan publik.

Sama halnya dalam Orasi Ilmiah MENKUMHMAM, Yasonna menyampaikan, ibarat tubuh manusia, regulasi di Indonesia sudah terlalu gemuk. Akibatnya berbagai regulasi yang ada sudah tidak lagi sehat untuk mendorong pembangunan dan kemajuan negara. Menurutnya, pembentukan berbagai produk perundang-undangan cenderung dipenuhi pragmatisme dan ego sektoral masing-masing kementerian saat menyusun program legislasi nasional.

Selama ini, lanjut Yasonna, Kementerian Hukum dan HAM selalu mendorong agar kepentingan skala nasional menjadi fokus semua unsur pemerintahan dalam membentuk regulasi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa disharmonisasi regulasi kerap terjadi karena berbagai sebab.

Dalam pembukaan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke 4 ini, selain menyajikan unsur akademis juga dihiasi oleh malam kebudayaan, dimana ditampilkan berbagai macam budaya khas Jember seperti tari Labako, penampilan musik tradisional, paduan suara mahasiswa dan Jember Fashion Carnival.