RUU Jabatan Hakim, Solusi Mencari Hakim Berintegritas

DSC_6964

Bekerjasama dengan PUKAT UGM dan PUSAKO Universitas Andalas. Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember mengadakan Expert Meeting  dengan topik “RUU Jabatan Hakim dan Pembagian Tanggung Jawab (Shared Responsibility) Manajemen Hakim antara Mahkamah Agung dengan  Komisi Yudisial” yang diselenggarakan di Hotel Aston Jember, 9 Mei 2017.

Dibuka oleh Dr Nurul Ghufron selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember. Acara dihadiri oleh beberapa ahli dan akademisi serta dari NGO, antara lain Oce Madril ( Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi UGM ), Feri Amsari ( Direktur Pusat Studi Konstitusi Univ. Andalas ), Donal Fariz ( Peneliti ICW ), Dr Jimmy Z Usfunan ( Akademisi UNUD ), Dr Widodo Dwi Putro ( Akademisi UNRAM ), Dr Siti Marwiyah ( Ketua Asosiasi Pengajar HTN/HAN Jawa Timur ), Dri Utari ( Akademisi UNAIR ).

Expert Meeting ini mengkaji lebih dalam tentang RUU Jabatan Hakim yang dirasa menjadi solusi atas defisit integritas yang melanda dunia peradilan Indonesia terkait rekruitmen hakim. Secara garis besar, Salah satu muatan dalam RUU Jabatan Hakim adalah perbaikan pola manajemen hakim dengan mengubah pola pengelolaan hakim pada satu entitas (one roof system) yaitu Mahkamah Agung menjadi tanggung bersama ada pada beberapa lembaga (shared responsibility system) yaitu antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial yang sering kita kenal Sistem Dua Atap.

Ada 4 Kesimpulan yang dihasilkan dari Expert Meeting :

  1. Berdasarkan catatan Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejak tahun 2010 hingga 2016, sudah sebanyak 14 orang hakim yang diproses secara hukum akibat terlibat praktek korupsi. Mereka melakukan dagang perkara untuk mencari keuntungan yang tidak semestinya (undue advantages). Dari jumlah hakim yang terlibat tindak pidana korupsi tersebut menunjukkan ada persoalan serius terkait kualitas integritas hakim di Indonesia.
  2. Salah satu sebab Kondisi darurat integritas hakim Indonesia adalah adanya penyimpangan atas sistem “satu atap” (one roof system) dalam manajemen hakim yang ditetapkan setelah era reformasi. Dalam sistem satu atap ini Mahkamah Agung (MA) mengelola keseluruhan urusan terkait pengadilan baik teknis yudisial maupun manajemen hakim yang meliputi pengangkatan, pembinaan, pengawasan, pelindungan, dan pemberhentian. Penyimpangan sistem satu atap yang dimaksud adalah praktek sistem satu atap saat ini lebih menekankan pada kemerdekaan kehakiman secara kelembagaan dibanding individual hakim. Alhasil, yang muncul saat ini adalah kemerdekaan kehakiman individual berada di bawah subordinasi kekuasaan para pejabat di MA—sebagai strata tertinggi dalam struktur kehakiman di Indonesia—yang sangat berkuasa menentukan mulai dari rekrutmen, pembinaan, hingga nasib karier para hakim.
  3. Sejauh ini, makna independensi kekuasaan kehakiman cenderung lebih ditekankan pada aspek independensi kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan eksternal dan cenderung mengabaikan aspek independensi kehakiman dari pengaruh internal kekuasaan kehakiman. Padahal tidak dapat dipungkiri internal kekuasaan kehakiman sekalipun bisa melakukan intervensi terhadap independensi hakim. Sebagai salah satu contoh Persoalan promosi dan mutasi hakim yang dilakukan oleh internal MA bukan berarti tidak menimbulkan intervensi. Intervensi muncul sebagai akibat tidak ditegakkannya fairness dan objektifitas dalam proses mutasi. Proses promosi dan mutasi oleh Internal MA selama ini tetap membuka peluang ada praktek kolusi antara hakim dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk memutuskan mutasi, karena sebagian hakim enggan ditempatkan di luar kota besar dan di luar pulau Jawa.
  4. Pengawasan hakim yang dilakukan oleh internal MA sendiri kurang efektif, salah satu sebabnya menyebutkan adanya keengganan dari sesama hakim sebagai kolega untuk bertindak tegas, apalagi melakukan pemberhentian. Keberadaan Komisi Yudisial (KY) sebagai pengawasan eksternal sesungguhnya diharapkan lebih membuat pengawasan hakim menjadi lebih objektif untuk kepentingan pengembangan sistem peradilan yang bersih, efektif dan efisien.

DSC_6964

Expert Meeting ini merupakan awal dari agenda yang sama dan akan diadakan di beberapa Universitas lain, seperti Universitas Gajahmada dan Universitas Andalas. Dengan tujuan mendengar masukan dari berbagai pihak terkait RUU Jabatan Hakim.

Dari hasil Expert Meeting 9 Mei 2017 menghasilkan beberapa rekomendasi, yang bisa diunduh di link berikut : Hasil Rekomendasi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *