Keberadaan Haluan Negara Penting Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pasca dihilangkannya Garis-Garis Besar Daripada Haluan Negara (GBHN) saat dilakukannya   perubahan   UUD 1945   pada   tahun   1999-2002   telah   dibuat   sistem perencanaan pembangunan   nasional   yang   dilegalisasi   melalui   UU   25/2004   tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) dengan konsep perencanaan pembangunan   nasional   jangka   panjang   (RPJP),   jangka   menengah   (RPJM),   dan tahunan (RKP) untuk tingkat pusat dan daerah. Akan tetapi kesemua dokumen tersebut belum memenuhi kriteria sebagai Haluan Negara melainkan hanya merupakan Haluan Pemerintahan/Eksekutif.

RPJM   Nasional yang   disusun Presiden   berdasarkan  visi dan   misinya,   hanya bersifat  executive   centris  yang   mengikat   dan   mengatur   bidang  eksekutif   itu   sendiri. RPJM   ini   tidak   mengatur   dan   mengikat   lembaga   di   luar   Presiden   karena   karena dalamnya tidak dirumuskan pokok-pokok kebijakan lembaga negara lainnya. Akibatnya rencana kebijakan masing-masing lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945 tidak memiliki satu keterhubungan dan arah kebijakan berdiri sendiri-sendiri.

Beberapa pernyataan ini mengemuka saat Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember Kerjasama dengan Fraksi PDI Perjuangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Haluan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” bertempat di Hotel Aston Jember, Sabtu 8 Oktober 2016. Hadir memberikan  sambutan dalam seminar ini adalah Rektor Universitas Jember ( Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.D); Bupati Jember (dr. Hj. Faidah, MMR); Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI (Ahmad Basarah). Sementara bertindak sebagai narasumber dalam seminar ini adalah Prof. Dr.  M.  Mahfud  MD   (Ketua   Mahkamah Konstitusi   RI   2008-2013/KetuaAsosiasi Pengajar HTN/HAN); Prof. Dr. Satya Arinanto (Guru besar HTN FH UI/Ketua Program Doktor FH UI); Prof.Dr.Widodo Ekatjahjana(Guru Besar HTN FH Universitas Jember); Arif Wibowo. (Anggota DPR/Anggota Badan Pengkajian MPR RI).

Menurut Bayu Dwi Anggono (Direktur Puskapsi) penyelenggaraan seminar ini merupakan respon Perguruan Tinggi sebagai salah satu pusat ilmu pengetahuan dalam memandang berkembangnya   wacana   di   Publik   dan  Majelis Permusyawaratan   Rakyat   (MPR)   tentang   perlunya   penyempurnaan   atau   penataan sistem ketatanegaraan Indonesia. Dimana salah satu wacana tersebut adalah perlunya kembali menghadirkan Haluan Negara melalui model GBHN.

Menurut Ahmad Basarah Haluan Negara yang diwacanakan MPR  ini  bukanlah  seperti  model  GBHN  Orde  Baru yang  hanya   mengikat   Presiden. Dalam GBHN model baru ini akan dirumuskan pokok-pokok kebijakan nasional bukan hanya   bagi   Presiden   melainkan  bagi   semua   lembaga-lembaga   negara   yang kewenangannya bersumber dari UUD 1945 seperti, MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK,MA, MK, dan KY. Dengan dirumuskan pula kebijakan pokok lembaga-lembaga negara lainnya maka harmonisasi dan kesinambungan antar lembaga negara dapat terjaga.

Lebih lanjut menurut Ahmad Basarah hadirnya GBHN kembali ini tidak akan berimplikasi kepada perubahan sistem pemilihan  Presiden   dan  Wakil Presiden.  Presiden tetap   dipilih  secara langsung  dari rakyat, namun dalam merumuskan Haluan Pemerintahan Presiden harus berdasarkan GBHN yang bersifat pokok yang dirumuskan oleh MPR. Begitu pula dengan lembaga-lembaga   negara   lain,   dalam   merumuskan   arah   kebijakan   mereka   mengacu  kepada GBHN yang dirumuskan oleh MPR termasuk MPR sendiri dalam merumuskan rencana strategisnya.

Dengan   rancan   bangun   GBHN   model   baru   yang   mengikat   semua   lembaga negara (tidak hanya terbatas mengikat Presiden) maka konsep GBHN yang baru ini tidak   disertai   dengan   sanksi   hukum   seperti   pemberhentian   Presiden   atau   Pimpinan lembaga negara lainnya dalam hal tidak sepenuhnya mengacu kepada Haluan Negara yang telah ditetapkan. Agar lembaga-lembaga negara senantiasa mempedomani GBHN yang telah ditetapkan dan rakyat dapat mengawasi sejauh mana ketaatan lembaga-lembaga   negara   tersebut   maka   atas   pelaksanaan   GBHN   pertanggungjawabannya bukanlah dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang disertai sanksi hukum, akan tetapi laporan kinerja dari lembaga-lembaga negara kepada rakyat yang difasilitasi oleh MPR dalam suatu forum sidang paripurna MPR (tahunan).

Dengan konsepsi Haluan Negara Model Baru tersebut maka para peserta seminat memandang perlu  MPR diberikan kewenangan  untuk  membentuk  dan menetapkan  GBHN.   Upaya   tersebut  di   lakukan   dengan  cara  melakukan   perubahan UUD 1945 secara terbatas (perubahan ke-5), yakni hanya sebatas terhadap pasal yang mengatur tentang eksistensi dan kewenangan MPR untuk menyusun dan menetapkan GBHN.