Lokakarya Nasional Hukum Acara MK Rekomendasikan Penyempurnaan Pengaturan Hukum Acara MK

lokakarya2Dalam rangka melakukan penyempurnaan  terhadap hukum acara Mahkamah Konstitusi dan ketentuan lainnya tentang MK maka pada tanggal 20 s.d 22 Mei 2016 Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi kerjasama dengan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember menyelenggaralan Lokakarya Nasional dengan Topik “Evaluasi Pelaksanaan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Meneguhkan Kekuasaan Kehakiman yang Modern dan Terpercaya”. Acara Lokakarya ini juga sebagai rangkaian kegiatan Pekan Konstitusi yang diselenggarakan oleh Puskapsi FH Unej. Lokakarya nasional yang diselenggarakan di Hotel Panorama Jember dihadiri oleh 40 (empat puluh) peserta dari berbagai perguruan tinggi di Pulau Jawa, Bali dan NTB Serta NGO seperti dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Pancasila, Universitas Tarumanegara, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Surabaya, Universitas Dr. Soetomo, Universitas Trunojoyo, Universitas Udayana,  Universitas Mataram , dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Dalam Lokakarya ini Ketua MK Prof. Dr. Arief Hidayat berkesempatan memberikan pokok-pokok pikiran yang dilanjutkan dengan paparan dari narasumber seperti Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana ( Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Prof. Dr. M. Guntur Hamzah ( Sekretaris Jenderal MK), Kasianur Sidauruk ( Panitera MK), Dr. Ali Safaat (FH Universitas Brawijaya), Dr. Bayu Dwi Anggono (Puskapsi FH Unej); dan Dr. Jayus ( Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur). Dalam lokakarya nasional ini disepakati beberapa rekomendasi diantaranya adalah perlunya perubahan UU MK, namun dengan syarat MK tidak boleh terlibat dalam rencana penyusunan atau pembahasan perubahan UU MK. Untuk itu pemrakarsa diusulkan sebaiknya pemerintah. Adapun isu-isu krusial yang perlu masuk dalam perubahan UU MK adalah : pengangkatan hakim konstitusi, seleksi hakim konstitusi, masa jabatan hakim konstitusi.  Selain itu forum lokakarya juga menyepakati bahwa pengatutan mengenai hukum acara MK yang selama ini masih tersebar dalam PMK harus diatur ke dalam UU untuk memberikan kepastian hukum. Sehingga perlu dibuat UU tersendiri tentang hukum acara MK.