Pemerintahan Tegak Lurus demi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Pemerintahan Tegak Lurus demi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Idealnya pelayanan birokrasi yang efektif adalah sesuatu yang didambakan masyarakat. Namun realitasnya masih banyak terjadi pelayanan terhadap publik yang tidak maksimal dikarenakan perilaku koruptif aparaturnya. Demi menciptakan komitmen pencegahan korupsi dan membangun More »

RUU Jabatan Hakim, Solusi Mencari Hakim Berintegritas

RUU Jabatan Hakim, Solusi Mencari Hakim Berintegritas

Bekerjasama dengan PUKAT UGM dan PUSAKO Universitas Andalas. Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember mengadakan Expert Meeting  dengan topik “RUU Jabatan Hakim dan Pembagian Tanggung Jawab (Shared Responsibility) More »

DITJEN AHU dan PUSKAPSI Sepakat Partai Politik Harus Lebih Efektif serta Demokratis

DITJEN AHU dan PUSKAPSI Sepakat Partai Politik Harus Lebih Efektif serta Demokratis

  Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) ­Fakultas Hukum Universitas Jember mengadakan berbagai rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati bulan pendidikan dan kebangkitan nasional, Salah satunya Focus Group Discussion bertema “Redesain Kelembagaan dan More »

Keberadaan Haluan Negara Penting Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Keberadaan Haluan Negara Penting Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pasca dihilangkannya Garis-Garis Besar Daripada Haluan Negara (GBHN) saat dilakukannya   perubahan   UUD 1945   pada   tahun   1999-2002   telah   dibuat   sistem perencanaan pembangunan   nasional   yang   dilegalisasi   melalui   UU   25/2004   tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional More »

PUSKAPSI Gandeng KANWIL Kementerian Hukum Dan HAM DKI Jakarta Dan Setjen MPR Dalam Penelitian 2016

PUSKAPSI Gandeng KANWIL Kementerian Hukum Dan HAM DKI Jakarta Dan Setjen MPR Dalam Penelitian 2016

Sebagai lembaga yang menasbihkan dirinya sebagai lembaga riset tentunya Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember dituntut untuk secara regular/berkala mengadakan kegiatan penelitian seputar isu-isu Pancasila, konstitusi dan hukum. More »

Uji Sahih RUU Pembentukan UU

Uji Sahih RUU Pembentukan UU

Dalam rangka menyempurnakan penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Pembentukan Undang-Undang sekaligus menguji sejauh mana substansi dan materi RUU dapat diterima oleh masyarakat, Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI More »

 

Pemerintahan Tegak Lurus demi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Idealnya pelayanan birokrasi yang efektif adalah sesuatu yang didambakan masyarakat. Namun realitasnya masih banyak terjadi pelayanan terhadap publik yang tidak maksimal dikarenakan perilaku koruptif aparaturnya. Demi menciptakan komitmen pencegahan korupsi dan membangun budaya anti korupsi, Pemkab Jember menggelar Seminar Anti

RUU Jabatan Hakim, Solusi Mencari Hakim Berintegritas

Bekerjasama dengan PUKAT UGM dan PUSAKO Universitas Andalas. Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember mengadakan Expert Meeting  dengan topik “RUU Jabatan Hakim dan Pembagian Tanggung Jawab (Shared Responsibility) Manajemen Hakim antara Mahkamah Agung dengan  Komisi Yudisial”

DITJEN AHU dan PUSKAPSI Sepakat Partai Politik Harus Lebih Efektif serta Demokratis

  Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) ­Fakultas Hukum Universitas Jember mengadakan berbagai rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati bulan pendidikan dan kebangkitan nasional, Salah satunya Focus Group Discussion bertema “Redesain Kelembagaan dan Profesionalisme Partai Politik Menuju Sistem Kepartaian yang Efektif

Keberadaan Haluan Negara Penting Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

seminar-nasional-jbr

Pasca dihilangkannya Garis-Garis Besar Daripada Haluan Negara (GBHN) saat dilakukannya   perubahan   UUD 1945   pada   tahun   1999-2002   telah   dibuat   sistem perencanaan pembangunan   nasional   yang   dilegalisasi   melalui   UU   25/2004   tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) dengan konsep perencanaan pembangunan   nasional   jangka  

PUSKAPSI Gandeng KANWIL Kementerian Hukum Dan HAM DKI Jakarta Dan Setjen MPR Dalam Penelitian 2016

expert_nyar2

Sebagai lembaga yang menasbihkan dirinya sebagai lembaga riset tentunya Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember dituntut untuk secara regular/berkala mengadakan kegiatan penelitian seputar isu-isu Pancasila, konstitusi dan hukum. Sebagai bentuk tuntutuan konsistensi tersebut maka pada tahun

Uji Sahih RUU Pembentukan UU

uji sahih1

Dalam rangka menyempurnakan penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Pembentukan Undang-Undang sekaligus menguji sejauh mana substansi dan materi RUU dapat diterima oleh masyarakat, Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bekerja sama dengan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi

Lokakarya Nasional Hukum Acara MK Rekomendasikan Penyempurnaan Pengaturan Hukum Acara MK

lokakarya1

Dalam rangka melakukan penyempurnaan  terhadap hukum acara Mahkamah Konstitusi dan ketentuan lainnya tentang MK maka pada tanggal 20 s.d 22 Mei 2016 Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi kerjasama dengan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember menyelenggaralan Lokakarya

Pekan Konstitusi Puskapsi Fakultas Hukum Universitas Jember Dihadiri Ketua Mahkamah Konstitusi

seminar1

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia selama hampir 13 (tiga belas) tahun diakui telah banyak membawa hal positif bagi perlindungan konstitusional warga negara dan pembangunam sistem hukum maupun demokrasi di Indonesia. Namun demikian, meskipun telah banyak membawa pengaruh positif