Keberadaan Haluan Negara Penting Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Keberadaan Haluan Negara Penting Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pasca dihilangkannya Garis-Garis Besar Daripada Haluan Negara (GBHN) saat dilakukannya   perubahan   UUD 1945   pada   tahun   1999-2002   telah   dibuat   sistem perencanaan pembangunan   nasional   yang   dilegalisasi   melalui   UU   25/2004   tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional More »

PUSKAPSI Gandeng KANWIL Kementerian Hukum Dan HAM DKI Jakarta Dan Setjen MPR Dalam Penelitian 2016

PUSKAPSI Gandeng KANWIL Kementerian Hukum Dan HAM DKI Jakarta Dan Setjen MPR Dalam Penelitian 2016

Sebagai lembaga yang menasbihkan dirinya sebagai lembaga riset tentunya Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember dituntut untuk secara regular/berkala mengadakan kegiatan penelitian seputar isu-isu Pancasila, konstitusi dan hukum. More »

Uji Sahih RUU Pembentukan UU

Uji Sahih RUU Pembentukan UU

Dalam rangka menyempurnakan penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Pembentukan Undang-Undang sekaligus menguji sejauh mana substansi dan materi RUU dapat diterima oleh masyarakat, Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI More »

Lokakarya Nasional Hukum Acara MK Rekomendasikan Penyempurnaan Pengaturan Hukum Acara MK

Lokakarya Nasional Hukum Acara MK Rekomendasikan Penyempurnaan Pengaturan Hukum Acara MK

Dalam rangka melakukan penyempurnaan  terhadap hukum acara Mahkamah Konstitusi dan ketentuan lainnya tentang MK maka pada tanggal 20 s.d 22 Mei 2016 Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi kerjasama dengan Pusat Pengkajian Pancasila dan More »

Pekan Konstitusi Puskapsi Fakultas Hukum Universitas Jember Dihadiri Ketua Mahkamah Konstitusi

Pekan Konstitusi Puskapsi Fakultas Hukum Universitas Jember Dihadiri Ketua Mahkamah Konstitusi

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia selama hampir 13 (tiga belas) tahun diakui telah banyak membawa hal positif bagi perlindungan konstitusional warga negara dan pembangunam sistem hukum maupun demokrasi di Indonesia. More »

Ditjen Imigrasi Dan Puskapsi Sosialisasikan Perubahan Kebijakan Keimigrasian Bagi Diaspora Indonesia

Ditjen Imigrasi Dan Puskapsi Sosialisasikan Perubahan Kebijakan Keimigrasian Bagi Diaspora Indonesia

Dalam rangka melakukan perbaikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian maka Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan More »

 

Keberadaan Haluan Negara Penting Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

seminar-nasional-jbr

Pasca dihilangkannya Garis-Garis Besar Daripada Haluan Negara (GBHN) saat dilakukannya   perubahan   UUD 1945   pada   tahun   1999-2002   telah   dibuat   sistem perencanaan pembangunan   nasional   yang   dilegalisasi   melalui   UU   25/2004   tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) dengan konsep perencanaan pembangunan   nasional   jangka  

PUSKAPSI Gandeng KANWIL Kementerian Hukum Dan HAM DKI Jakarta Dan Setjen MPR Dalam Penelitian 2016

expert_nyar2

Sebagai lembaga yang menasbihkan dirinya sebagai lembaga riset tentunya Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember dituntut untuk secara regular/berkala mengadakan kegiatan penelitian seputar isu-isu Pancasila, konstitusi dan hukum. Sebagai bentuk tuntutuan konsistensi tersebut maka pada tahun

Uji Sahih RUU Pembentukan UU

uji sahih1

Dalam rangka menyempurnakan penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Pembentukan Undang-Undang sekaligus menguji sejauh mana substansi dan materi RUU dapat diterima oleh masyarakat, Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bekerja sama dengan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi

Lokakarya Nasional Hukum Acara MK Rekomendasikan Penyempurnaan Pengaturan Hukum Acara MK

lokakarya1

Dalam rangka melakukan penyempurnaan  terhadap hukum acara Mahkamah Konstitusi dan ketentuan lainnya tentang MK maka pada tanggal 20 s.d 22 Mei 2016 Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi kerjasama dengan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember menyelenggaralan Lokakarya

Pekan Konstitusi Puskapsi Fakultas Hukum Universitas Jember Dihadiri Ketua Mahkamah Konstitusi

seminar1

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia selama hampir 13 (tiga belas) tahun diakui telah banyak membawa hal positif bagi perlindungan konstitusional warga negara dan pembangunam sistem hukum maupun demokrasi di Indonesia. Namun demikian, meskipun telah banyak membawa pengaruh positif

Ditjen Imigrasi Dan Puskapsi Sosialisasikan Perubahan Kebijakan Keimigrasian Bagi Diaspora Indonesia

seminar 1 april 16

Dalam rangka melakukan perbaikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian maka Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum

Kuliah Umum Ditjen Imigrasi Kemenkumham

Jpeg

Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI akan menyelenggarakan kuliah umum dengan materi “Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian yang Berke-PASTI-an” yang diselenggarakan pada hari Jumat, 1 April 2016 pada pukul 13.00

Puskapsi Dorong Perubahan PP Ganti Rugi Salah Tangkap

dorong

Sebagai tindak lanjut telah turunnya izin prakarsa (persetujuan) Presiden Joko Widodo terhadap rencana perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang diajukan oleh Menteri Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan expert